Selama beberapa dekade, Hong Kong dikenal sebagai destinasi wisata unggulan berkat kombinasi belanja, kuliner, dan pengalaman urban. Namun, belakangan ini, model tersebut mulai kehilangan daya tarik. Pengeluaran wisatawan asing menurun drastis dari sekitar HK$193 miliar (setara US$24,6 miliar) pada tahun 2015 menjadi HK$128 miliar tahun lalu. Tren belanja yang menurun ini menunjukkan pergeseran minat wisatawan dari sekadar berbelanja menuju kegiatan melihat-lihat dan menikmati pengalaman.
Wisatawan kini tidak hanya datang untuk mengonsumsi barang, tetapi juga mencari keterhubungan dengan alam, budaya, dan tempat yang mereka kunjungi. Namun, muncul kontradiksi dalam pengembangan ekoturisme di Hong Kong. Jika ekoturisme dimaksudkan untuk melindungi alam, mengapa beberapa tujuan ekowisata yang paling banyak dikunjungi justru berada di bawah tekanan yang semakin besar?
Penyebab utama dari masalah ini adalah implementasi kebijakan yang tidak memadai. Di Hong Kong, kerangka kerja untuk ekoturisme terfragmentasi. Referensi kebijakan seringkali bersifat konseptual, panduan yang ada sebagian besar tidak mengikat, dan tanggung jawab dibagi di antara berbagai aktor seperti departemen pemerintahan, pengelola lokasi, dan kelompok masyarakat, tanpa adanya mekanisme yang jelas untuk menyelaraskan insentif atau menegakkan hasil.
Hal ini mengakibatkan kurangnya koordinasi dalam melindungi aset-aset alam yang menjadi daya tarik wisata. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya keberlanjutan dan pelestarian lingkungan, ada kebutuhan mendesak untuk mengubah pendekatan ini. Pemerintah Hong Kong perlu merumuskan kebijakan yang lebih kokoh dan terintegrasi, serta memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam menjaga keberlanjutan ekoturisme.
Dalam konteks Indonesia, tantangan serupa juga dihadapi oleh berbagai destinasi wisata alam. Menyadari pentingnya menjaga keindahan alam sambil tetap menarik wisatawan, Indonesia dapat belajar dari masalah yang dihadapi Hong Kong. Dengan meningkatkan kerjasama antar instansi dan masyarakat, serta menerapkan kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan, Indonesia bisa menjadi model bagi pengembangan ekoturisme yang lebih bertanggung jawab.
