Hong Kong sedang mempersiapkan sebuah RUU yang akan diajukan sebelum akhir tahun ini untuk menyatukan regulasi proyek transportasi massal yang akan datang. RUU ini mencakup proyek-proyek besar seperti Kai Tak dan East Kowloon. Hal ini disampaikan oleh Mable Chan, Sekretaris Transportasi dan Logistik Hong Kong, menyusul kekhawatiran yang disampaikan oleh para legislator mengenai tarif dan kualitas layanan jangka panjang.
Inovasi Kebijakan untuk Meningkatkan Kualitas Layanan
Dalam pertemuan dengan para legislator pada hari Senin, Mable Chan menjelaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk melakukan inovasi kebijakan dengan mengadopsi sistem tender terbuka untuk proyek-proyek mendatang. Tujuan dari langkah ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan dan menemukan operator yang paling efektif untuk sistem transportasi kolektif yang baru muncul.
“Kerangka regulasi yang ada saat ini untuk layanan transportasi publik darat dan operator telah disesuaikan dengan moda transportasi tertentu atau operator individu. Ke depan, kami mengusulkan untuk mendirikan kerangka regulasi yang netral terhadap teknologi, fleksibel, dan terstandarisasi,” ujarnya.
Kerangka Regulasi yang Komprehensif
RUU yang diusulkan ini akan menciptakan sebuah rezim pengawasan yang memberikan kekuasaan kepada Dewan Eksekutif untuk memberikan lisensi franchise, serta memungkinkan pemerintah untuk memberikan sanksi kepada operator yang melanggar aturan, mencabut lisensi, atau menyita aset mereka.
Selain undang-undang utama yang mengatur tata kelola perusahaan dan keselamatan, peraturan turunannya akan mengatur operasi tertentu dan perilaku penumpang.
Standar Teknis dan Mekanisme Penyesuaian Tarif
Perjanjian terperinci akan menetapkan standar teknis, jadwal konstruksi, dan mekanisme penyesuaian tarif yang wajib, dengan mempertimbangkan indeks harga konsumen, indeks upah, dan faktor produktivitas. Selain itu, mekanisme pembatasan akan diterapkan untuk menjaga keseimbangan antara tarif dan kualitas layanan.
Dampak Bagi Indonesia
Inisiatif Hong Kong ini bisa menjadi contoh bagi Indonesia dalam mengembangkan regulasi transportasi massal yang lebih baik. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan transportasi publik yang efisien dan terjangkau, Indonesia dapat mempelajari pendekatan Hong Kong dalam menciptakan kerangka kerja yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi.
Penerapan sistem tender terbuka dan kerangka yang fleksibel dapat meningkatkan kualitas layanan transportasi di Indonesia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proyek transportasi yang ada dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan kenyamanan.
Kesimpulan
RUU yang diusulkan oleh Hong Kong untuk menyatukan regulasi proyek transportasi massal menunjukkan langkah maju dalam meningkatkan kualitas layanan. Dengan adopsi sistem tender terbuka dan kerangka regulasi yang terstandarisasi, diharapkan proyek-proyek transportasi mendatang dapat dikelola dengan lebih baik. Inisiatif ini juga memberikan pelajaran berharga bagi negara lain, termasuk Indonesia, dalam mengelola sektor transportasi publik mereka.
