Badak Eksekutif Mahasiswa Universitas Bung Karno (BEM UBK) telah menerima tawaran mediasi yang diajukan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menyusul aksi demonstrasi bertajuk “Tata Ulang Indonesia” di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat pada 15 Juni 2026. Pertemuan yang berlangsung selama sekitar 60 menit ini dihadiri oleh perwakilan mahasiswa, termasuk Ketua BEM Fakultas Hukum UBK, Muhammad Abdi Maludin.
Setelah mediasi yang berlangsung tertutup di Istana Wakil Presiden, Abdi mengungkapkan bahwa terdapat banyak isu penting yang dibahas dengan Gibran. “Pak Wapres mencatat poin-poin tuntutan kami, di antaranya evaluasi dan perbaikan terhadap berbagai kebijakan yang dianggap tidak efektif, seperti program makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, BEM UBK juga menyerahkan memorandum yang berisi kajian serta tuntutan yang mencakup beberapa klaster. Pertama, klaster fiskal dan pendidikan yang meminta moratorium dan audit transparansi terkait proyek MBG. Kedua, mereka menuntut agar anggaran MBG dialihkan untuk subsidi Uang Kuliah Tunggal (UKT) demi mewujudkan pendidikan yang lebih terjangkau dan progresif.
Poin ketiga dalam memorandum tersebut menyoroti klaster hukum dan supremasi sipil. Mahasiswa meminta pemerintah daerah untuk mengirimkan rekomendasi resmi kepada DPR agar dilakukan tinjauan legislatif terhadap Undang-Undang Polri yang baru saja disahkan. Selain itu, dalam klaster moneter dan energi, mereka mendesak pemerintah pusat untuk melakukan intervensi terhadap stabilitas nilai tukar rupiah dan membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM non-subsidi yang dianggap merugikan daya beli masyarakat.
Abdi menegaskan bahwa BEM UBK memberikan tenggat waktu kepada Gibran untuk merealisasikan semua tuntutan yang tertera dalam memorandum. “Kami memberikan tenggat waktu maksimal 5×24 jam untuk memenuhi seluruh tuntutan,” ujarnya tegas. Dia juga menambahkan bahwa aksi demonstrasi tidak akan berhenti meskipun mereka sudah menyampaikan tuntutan langsung kepada pemerintah. “Demonstrasi akan terus berlangsung,” katanya.
Di sisi lain, Staf Khusus Wakil Presiden, Nico Harjanto, menyampaikan bahwa dalam mediasi tersebut, Gibran tidak mencapai kesepakatan apapun dengan mahasiswa. “Tidak ada kesepakatan, termasuk mengenai tenggat waktu yang diajukan. Pak Wapres hanya mendengarkan,” ungkap Nico di Istana Wakil Presiden. Dia menambahkan bahwa Gibran memberikan perhatian pada diskusi mengenai implementasi proyek MBG yang dinilai sangat penting untuk wilayah 3T.
Mahasiswa menegaskan, tuntutan evaluasi akan terus diupayakan. “Ini adalah program pemerintah yang sangat dibutuhkan masyarakat di wilayah 3T,” ujar Nico. Berdasarkan pengamatan, terdapat sekitar 15 perwakilan mahasiswa yang hadir dalam mediasi ini, memasuki Istana Wakil Presiden sekitar pukul 17.25 WIB dan keluar pada pukul 18.30 WIB.