Ambassador PBB Vietnam, Do Hung Viet, yang memimpin konferensi tersebut, mengumumkan bahwa tidak ada konsensus di antara 191 negara pihak dalam Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) mengenai dokumen akhir yang bahkan sudah dipangkas. Ia tidak menyebut negara mana yang menghalangi tercapainya kesepakatan tersebut.
Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran terus meningkat sejak konferensi tinjauan dibuka pada 27 April. AS menuduh Iran menunjukkan “penghinaan” terhadap komitmennya di bawah perjanjian, sedangkan Iran membalas dengan menyatakan bahwa serangan AS dan Israel terhadap fasilitas nuklirnya melanggar hukum internasional.
Iran merupakan salah satu pihak dalam NPT, yang mewajibkan negara-negara untuk membuka semua lokasi nuklir mereka untuk inspeksi oleh badan pengawas nuklir PBB. Namun, Iran tidak memberikan akses kepada para inspektur dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA) ke lokasi-lokasi nuklir yang dibom oleh AS pada bulan Juni lalu.
Situasi ini relevan bagi Indonesia yang merupakan negara anggota PBB dan memiliki kepentingan dalam stabilitas kawasan. Ketidakpastian terkait program nuklir Iran dapat mempengaruhi dinamika geopolitik di Asia Tenggara, termasuk potensi dampak pada keamanan regional. Indonesia, yang juga memiliki program energi nuklir untuk tujuan damai, perlu memperhatikan perkembangan ini untuk menjaga kepentingan nasionalnya.
Selain itu, pertemuan ini menunjukkan kompleksitas dalam mencapai kesepakatan internasional, terutama ketika melibatkan isu-isu sensitif seperti senjata nuklir. Dengan meningkatnya ketegangan antara dua kekuatan besar, penting bagi negara-negara lain untuk berperan dalam mendorong dialog dan penyelesaian damai.
Ke depan, semua pihak diharapkan dapat kembali ke meja perundingan untuk menyelesaikan perbedaan dan mencari solusi yang dapat menjaga perdamaian dan stabilitas global. Masyarakat internasional juga diharapkan dapat memberikan dukungan untuk proses ini agar tidak terisolasi dan terus berkomitmen pada perjanjian internasional yang telah disepakati.