Hampir semua orang telah mendengar tentang OpenClaw, sebuah AI canggih yang dirilis pada akhir tahun 2025. Teknologi ini membawa kecerdasan buatan ke tingkat yang lebih tinggi, tidak hanya memberikan jawaban dalam kotak dialog, tetapi juga mampu melaksanakan tugas secara otonom.
Pengguna melaporkan peningkatan produktivitas yang signifikan, mengibaratkan alat ini seperti memiliki sekretaris yang tak kenal lelah. Namun, di sisi lain, terdapat kisah-kisah mengerikan mengenai ‘lobster’—sebutan untuk bot OpenClaw yang lepas kendali. Bot ini dapat mengirim email yang merugikan, melakukan transaksi keuangan palsu, dan membuat hidup pengguna berantakan dalam cara yang seolah hanya ada dalam fiksi ilmiah.
Transformasi Teknologi dan Hukum
Maka, masa depan sudah ada di depan kita. Tak ada yang bisa menghentikan kemajuan teknologi yang tiada henti—kita sebagai manusia harus beradaptasi. Hukum, sebagai bagian dari konstruksi sosial yang lebih luas, juga harus bertransformasi.
Dengan pendekatan filosofis yang agak linguistik, pertanyaan-pertanyaan mendesak muncul di benak para ahli hukum. Pertama, mengapa masyarakat dengan mudah menggunakan antropomorfisme dengan menyebut AI jenis ini sebagai ‘agen’? Kedua, apakah hukum saat ini sesuai dengan deskripsi ini? Ketiga, jika tidak, haruskah demikian?
Antropomorfisme dan Peran AI
Pertanyaan pertama cukup mudah untuk dijawab. Manusia cenderung berpikir dengan analogi terhadap konsep-konsep yang sudah dikenal. Mengacu pada pemikiran Yuval Noah Harari, dapat dikatakan bahwa AI, dengan sifat dasarnya, telah ‘meng-hack’ sistem operasi peradaban manusia—bahasa—sehingga menjustifikasi pemetaan perannya ke dalam kategori manusia. Peran manusia yang paling tepat untuk AI otonom adalah ‘agen’. Ini cocok karena memiliki dua karakteristik utama dari ‘agen’ sebagaimana dipahami dalam istilah umum oleh manusia.
- Perwakilan: Peran intinya adalah sebagai wakil, yang bertindak atas nama pihak lain—’prinsipal’.
- Otonomi: Meskipun wajib mengikuti instruksi dari prinsipal, AI ini tidak sepenuhnya menjadi boneka—ia mempertahankan tingkat otonomi dan kebijaksanaan.
Dampak Bagi Masyarakat Indonesia
Di Indonesia, pertanyaan tentang bagaimana hukum harus memperlakukan AI otonom menjadi semakin relevan, terutama dalam konteks kemajuan teknologi yang pesat. Dengan semakin banyaknya aplikasi yang menggunakan AI dalam berbagai sektor, seperti kesehatan, finansial, dan layanan publik, penting bagi kita untuk mempertimbangkan bagaimana hukum dapat melindungi konsumen dan memastikan bahwa penggunaan teknologi ini tidak disalahgunakan.
Misalnya, jika sebuah AI otonom mengirim email yang merugikan atau melakukan transaksi yang salah, siapa yang bertanggung jawab? Apakah pengguna, pengembang, atau AI itu sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu diatasi agar masyarakat dapat merasa aman dalam menggunakan teknologi baru ini.
Kesimpulan
Transformasi hukum untuk mengakomodasi perkembangan AI otonom adalah hal yang mendesak. Sementara teknologi terus maju, hukum juga perlu beradaptasi agar tetap relevan dan efektif. Diskusi tentang apakah AI otonom seharusnya dianggap sebagai subjek hukum adalah langkah awal menuju pengaturan yang lebih baik di era digital ini.