Penyakit kardiovaskular tetap menjadi penyebab utama kematian di Indonesia, dan untuk mengatasi masalah ini, Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) menegaskan bahwa sekadar menyediakan dokter, rumah sakit, dan teknologi tidaklah cukup. Menurut PERKI, tantangan yang lebih besar terletak pada membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan dalam negeri, agar mereka tidak memilih untuk berobat ke luar negeri.
Ketua Pengurus Pusat PERKI, Ade Meidian Ambari, menyatakan bahwa perhatian publik saat ini lebih banyak tertuju pada kasus sengketa antara dokter dan pasien. Ia menyoroti bahwa keberhasilan dokter Indonesia dalam menangani kasus-kasus kompleks jarang mendapatkan perhatian yang layak. Ade menekankan bahwa kompetensi dokter spesialis jantung di Indonesia sejajar dengan dokter dari negara lain, termasuk Singapura, yang memiliki jumlah pasien lebih sedikit.
Ia menjelaskan bahwa tingginya jumlah pasien di Indonesia justru memberikan pengalaman klinis yang lebih mendalam bagi dokter. Namun, ia juga mengakui bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat dibutuhkan waktu yang tidak singkat. Saat ini, jumlah dokter spesialis jantung di Indonesia baru mencapai sekitar 2.200, dengan 1.600 di antaranya aktif memberikan pelayanan. Sayangnya, 60 persen dari mereka berada di Pulau Jawa dan Sumatera, sedangkan 40 persen kabupaten/kota di Indonesia masih kekurangan layanan dokter spesialis jantung.
PERKI bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan juga kolegium untuk memastikan penempatan dokter spesialis di daerah didukung oleh fasilitas yang memadai. Hal ini penting karena dokter tidak dapat memberikan pelayanan optimal tanpa peralatan yang diperlukan. Selain itu, penguatan sistem pembiayaan juga menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan.
Ade juga mengakui adanya perbedaan kualitas layanan antara rumah sakit di Indonesia dan negara-negara seperti Singapura, di mana pelayanan lebih memperhatikan kenyamanan dan pengalaman pasien. Dia tidak menampik bahwa ada pelajaran yang bisa diambil dari sistem di luar negeri, namun ia menegaskan bahwa prioritas utama sistem layanan kesehatan nasional adalah pada layanan gawat darurat yang menyelamatkan nyawa. Setelah kebutuhan dasar ini terpenuhi, peningkatan kualitas layanan dan teknologi kesehatan akan dilakukan secara bertahap.
Sementara itu, Ketua Kolegium Kardiologi Indonesia, Renan Sukmawan, menegaskan bahwa kompetensi dokter spesialis jantung di Indonesia sudah disusun berdasarkan standar yang setara dengan negara lain. Dokter yang ingin mengkhususkan diri dalam bidang tertentu seperti intervensi jantung, aritmia, atau jantung anak harus menjalani program pendidikan lanjutan (fellowship) selama satu hingga dua tahun untuk mendapatkan kompetensi subspesialis. Dia menambahkan bahwa kompetensi dokter jantung Indonesia sebanding dengan dokter jantung di Amerika Serikat pada level spesialis.
Kolegium juga bertanggung jawab dalam menyusun standar kompetensi, menetapkan kurikulum pendidikan, dan melakukan ujian bagi dokter sebelum mereka mendapatkan sertifikat kompetensi dan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menjelaskan bahwa dalam bidang kardiologi, BPJS telah menjalin kerjasama dengan sekitar 3.200 rumah sakit, 3.000 klinik, dan 241 laboratorium kateterisasi jantung (cath lab) di seluruh Indonesia. Dia menambahkan bahwa jumlah tersebut masih akan bertambah, dengan sekitar 260 cath lab lainnya sedang dalam proses kerja sama.
Kementerian Kesehatan juga memiliki program untuk memastikan setidaknya satu cath lab hadir di setiap kabupaten. Prihati menekankan bahwa hampir seluruh layanan berteknologi tinggi sudah dijamin oleh BPJS Kesehatan, mulai dari layanan cath lab, radioterapi, kedokteran nuklir, kemoterapi, hingga hemodialisis. Namun, dia juga menekankan pentingnya terus mengembangkan teknologi baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia.
