Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengumumkan dua kriteria utama untuk wilayah yang akan menerima program kompor listrik pada tahun 2027. Program ini merupakan bagian dari usulan anggaran Kementerian ESDM yang mencapai Rp 815 miliar untuk tahun mendatang.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, menjelaskan bahwa pemerintah akan memprioritaskan daerah dengan pasokan listrik yang stabil serta wilayah yang mengalami surplus energi listrik. Eniya menekankan bahwa penetapan wilayah penerima program masih dalam tahap pembahasan dengan PT PLN (Persero). ‘Pulau Jawa memiliki stabilitas yang lebih baik dari segi interkoneksi listrik,’ ungkap Eniya di Kompleks DPR RI.
Selain Pulau Jawa, beberapa wilayah lain yang juga memiliki surplus pasokan listrik adalah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Eniya menambahkan bahwa pemerintah masih merancang detail program kompor listrik ini, meskipun anggaran awal telah disiapkan. Pembahasan mendalam akan dilakukan bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk meninjau skema konversi ke kompor listrik.
Tujuan dari program kompor listrik ini adalah untuk mengurangi ketergantungan pada gasifikasi yang menggunakan liquified petroleum gas (LPG), terutama di tengah meningkatnya kebutuhan impor LPG. Eniya juga menjelaskan bahwa program ini berbeda dari yang pernah dicanangkan sebelumnya, karena kini dijadikan bagian dari upaya efisiensi energi di bawah EBTKE.
Hingga saat ini, pemerintah belum mengumumkan jumlah pasti kompor listrik yang akan mulai didistribusikan kepada masyarakat, karena hal tersebut masih tergantung pada besaran anggaran yang disetujui serta mekanisme pengadaan dan wilayah yang menjadi target. Program ini juga menjadi bagian dari strategi ketahanan energi nasional yang diusulkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Bahlil mengusulkan anggaran Rp 815,56 miliar untuk program kompor listrik pada 2027, yang merupakan bagian dari infrastruktur strategis untuk mendukung ketahanan energi. ‘Kami mencari cara untuk menambah bauran energi dengan mengurangi ketergantungan pada LPG impor,’ ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI.
Menurut Bahlil, saat ini sekitar 80% kebutuhan LPG nasional masih bergantung pada impor, yang menyebabkan negara mengeluarkan devisa sekitar Rp 130 triliun setiap tahunnya. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan sekitar Rp 80 triliun setiap tahun untuk subsidi LPG. ‘Jika kondisi ini dibiarkan, maka akan menjadi masalah, dan salah satu solusinya adalah melalui program kompor listrik,’ tambahnya.
Pemerintah juga telah mulai meninjau beberapa model kompor listrik yang sesuai untuk rumah tangga dengan daya listrik di bawah 900 VA. Ini bertujuan agar masyarakat di daerah kecamatan dan desa dapat menggunakan kompor listrik tanpa harus meningkatkan kapasitas listrik rumah tangga secara signifikan. Meskipun demikian, jumlah kompor listrik yang akan disalurkan masih menunggu hasil pembahasan anggaran bersama DPR.