REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN — Aksi protes yang dilakukan oleh mahasiswa menghiasi diskusi bertajuk “Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia” di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Senin malam, 15 Juni 2026. Mahasiswa menolak kehadiran tiga pejabat pemerintah yang menjadi pembicara, dengan alasan bahwa mereka tidak layak membahas Pancasila di tengah situasi negara yang dinilai semakin menjauh dari nilai-nilai luhur yang diperjuangkan oleh rakyat.
Tiga pejabat yang hadir dalam forum tersebut antara lain Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) RI Budiman Sudjatmiko. Penolakan ini bukan tanpa alasan, karena mahasiswa merasa bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini tidak berpihak kepada masyarakat.
Ketua Serikat Mahasiswa UGM (SEMA UGM), Mesa, mengungkapkan bahwa kemarahan mahasiswa dipicu oleh berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil. Ia menekankan bahwa kondisi ekonomi yang semakin sulit, ruang untuk beropini yang semakin menyempit, serta sejumlah program pemerintah yang dianggap tidak bermanfaat menjadi alasan utama di balik aksi tersebut. “Mereka tidak layak membicarakan Pancasila selagi Indonesia masih membungkam suara rakyat, selama mereka menganggap kritik sebagai gangguan, dan selama mereka masih membuang-buang uang rakyat dengan program-program yang tidak jelas seperti MBG dan Kopdes Merah Putih,” jelas Mesa saat ditemui di lokasi.
Lebih lanjut, mahasiswa menganggap kondisi nasional saat ini sangat jauh dari gambaran positif yang disampaikan oleh pemerintah selama diskusi. Mesa menilai bahwa kabinet saat ini lebih berfokus pada konsolidasi kekuasaan ketimbang menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. “Ini bukan kabinet kerja, tetapi kabinet yang tidak memberikan ruang bagi oposisi. Mereka bukan tim pendukung Prabowo-Gibran, melainkan tim yang menjilat,” tegasnya.
Protes ini merupakan bagian dari suara mahasiswa yang semakin lantang menuntut keadilan dan transparansi dari pemerintah. Dalam konteks Indonesia yang sedang menghadapi banyak tantangan, dari ekonomi hingga kebebasan berpendapat, aksi ini menjadi pengingat bahwa suara rakyat harus tetap didengar dan dihargai.